kmm.or.id – Tahun 2025 telah tiba, membawa serta berbagai dinamika ekonomi yang turut mempengaruhi keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan pemerintah, baik yang bersifat fiskal maupun moneter, memiliki dampak signifikan terhadap kinerja UMKM. Sebagai pilar ekonomi bangsa, UMKM memiliki peran krusial dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di tengah berbagai kebijakan yang ada, bagaimana seharusnya UMKM, khususnya yang bernafaskan Islam, merespons?
Kenaikan Upah Minimum dan Tantangan UMKM
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada tahun 2025 merupakan kabar baik bagi pekerja. Namun, di sisi lain, kenaikan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Seperti yang disampaikan oleh anggota DPR, Chusnunia, pemerintah perlu memfasilitasi UMKM dengan mempermudah perizinan dan standarisasi produk. Dalam perspektif Muhammadiyah, keadilan sosial merupakan nilai fundamental. Kenaikan upah merupakan bentuk keadilan bagi pekerja, namun demikian, pemerintah juga perlu memperhatikan keberlangsungan usaha UMKM agar terciptanya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.
Dampak Kenaikan PPN terhadap UMKM
Kenaikan PPN menjadi 12% pada awal tahun 2025 tentu saja berdampak pada daya beli masyarakat. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi penjualan UMKM. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat dianjurkan. Namun, dalam menjalankan aktivitas ekonomi, seorang muslim harus memperhatikan aspek keadilan dan tidak merugikan pihak lain. Kenaikan PPN yang terlalu tinggi dapat membebani masyarakat, termasuk para pelaku UMKM.
Penghapusan Utang UMKM dan Pelajaran di Baliknya
Kebijakan penghapusan utang UMKM bagi yang terdampak bencana merupakan langkah yang sangat positif. Nilai gotong royong dan saling membantu merupakan ajaran Islam yang sangat indah. Kebijakan ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap nasib UMKM, terutama yang mengalami kesulitan akibat bencana alam. Namun, perlu diingat bahwa utang adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Oleh karena itu, UMKM perlu belajar dari pengalaman ini agar ke depannya dapat mengelola keuangan dengan lebih baik.
Fasilitas Pajak dan Tantangan Baru bagi UMKM
Penghapusan fasilitas pajak PPh final 0,5% bagi UMKM tentu saja menjadi tantangan baru. Dalam Islam, pajak merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Namun, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada UMKM, terutama yang baru memulai usaha. Pemberian insentif pajak dapat menjadi motivasi bagi UMKM untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi perekonomian negara.
Solusi dari Perspektif Muhammadiyah
Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, UMKM yang bernafaskan Islam dapat mengambil beberapa langkah strategis:
- Penguatan Manajemen Keuangan: UMKM perlu memiliki sistem manajemen keuangan yang baik agar dapat menghadapi berbagai risiko, termasuk fluktuasi ekonomi.
- Peningkatan Kualitas Produk: UMKM harus terus berupaya meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
- Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu UMKM dalam memasarkan produknya dan menjangkau konsumen yang lebih luas.
- Kemitraan: UMKM dapat menjalin kemitraan dengan pihak lain, seperti koperasi atau perusahaan besar, untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang lebih luas.
- Peningkatan Sumber Daya Manusia: UMKM perlu memperhatikan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan produktif.
UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam menghadapi berbagai tantangan, UMKM perlu terus berinovasi dan adaptif. Nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan gotong royong, dapat menjadi pedoman bagi UMKM dalam menjalankan usahanya. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang.